BAB I
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
Gerakan pelajar di Indonesia dianggap mengalami kemunduran jauh dari
periode awal revolusi dimana gerakan kaum pelajar menduduki faktor sejarah paling utama dibanding dengan kelompok lain seperti buruh,
tani, nelayan dan kaum aristokrasi traditional. Pasca reformasi, gerakan
pelajar kembali disoroti semakin melembek dan kehilangan orientasi gerakan.
IPM sebagai gerakan pelajar bercirikan modern dan islam mengalami
dinamikanya sendiri. Meski secara paradigma mengalami transformasi namun sejatinya mindset sebagian besar anggota
tidak berubah bahkan menghadapi persoalan internal yang tidak tuntas termasuk
birokratisasi diri, elitism, problem bahasa pergerakan dan sebagainya yang
menjadi hambatan tersendiri bagi proses transformasi gerakan.
Gerakan kritis transformative adalah
lintasan jauh ke depan lalu dikerdilkan kembali dengan persoalan militansi,
lalu diperkuat dengan kedaulatan pelajar dan dilenyapkan dengan pragmatisme, kini muktamar terakhir menunjukkan menguatnya aliran developmentalisme
dalam tubuh IPM. Ideologi semakin sirna dengan kemunculan ide pelajar
kreatif—recreational yang dimanifestasikan dengan program community based tanpa
bobot ideology dan miskin kerangka rekayasa social (social engineering).
Tulisan ini akan memotret spesifik
gerakan pelajar menyangkut desain sistem pendidikan di Indonesia yang mengalami
kejayaan liberalisasi pendidikan secara dramatis. Bagaimana gerakan pelajar
merespon, apa yang sudah dilakukan dan dicapai, metodologi apa yang cukup
membantu memahami fenomena ini. Pertanyaan itu yang hendak dibincangkan dalam
makalah singkat ini.
BAB II
ISI
ISI
IPM adalah sebuah organ hidup yang dinamis. Menggeliat jika ditekan, dan melawan jika terancam. Cirinya adalah bergerak seirama sejalan ketika melihat
kemungkaran ditegakkan dan selalu gelisah melihat fenomena jahiliyah modern:
westernisasi, kapitalisme, globalisme, dan sebagainya. Benarkah nilai-nilai
positif itu masih bisa diklaim oleh kader-kader atau simpatisan? Bisakah pasukan
elite IPM di level pusat wilayah dan pusat berfikir apa yang sedang terjadi setelah hampir
separuh abad gerakan ini dilahirkan? Bisakah kita berfikir, refleksi kritis dan
ideologis tentu akan memberikan bobot tersendiri bagi keberlangsungan kader dan
pergerakan. Tidak bisa dipungkiri, bahwa bangsa ini masih butuh sumbangsih gerakan pelajar tetapi gerakan pelajar
yang bagaimana yang memberikan ruang yang kondusif untuk perubahan—transformasi
bangsa terutama dikalangan remaja dan pelajar Indonesia.
Salah satu ancaman tersendiri adalah muncul dari dalam atau internal faktor-faktor (kita bisa mudah mengidentifikasi ini) apabila kita mempunyai bangunan kesadaran kritis, teologis, dan
transformative. Tetapi akan sulit apabila kita selalu memanjakan keanaifan dan
logika developmentalis dimana persoalan semua ditambatkan pada kapasitas
individu ketimbang mempersoalkan struktur dan agency (meminjam istilah Antony
Gidden). Kita sendiri, tidak bisa lepas sebagai penyandang dua status dalam
waktu relative bersamaan yaitu: as part of problems and as part of solution.
Karena inilah kelemahan dokter sosial-ahli diagnosa dan bedah menjadi debatable dan dipertanyakan berulang-ulang.
Kita terus dituntut untuk mengingat dan merefleksikan diri dan organisasi
dalam hal ini pemahaman kita terhadap reason de etre mengapa organisasi pelajar
Muhammadiyah dilahirkan dan bagaimana perbedaan jati diri dengan gerakan
pelajar lainnya. Persoalan jati diri ini pernah dibuat tema dalam muktamar IRM
tahun 2002 di Yogyakarta. Jati diri yang krisis adalah ibarat seorang sufi
kehilangan tongkat kendalinya dan seperti astronot kehilangan kompas. Sementara
kita sering kali terjebak pada cara pandang developmentalisme, linear dan
positifis meski beberapa periode silam menggempurnya dengan pengenalan
teori-teori gerakan radikal dan madzab ilmu sosial kritis yang dimanifestasikan dalam gerakan kritis-transformatif yang
lagi-lagi oleh banyak elite wlayah dinilai gagasan ini terlalu ekslusif, tidak popular/merakyat dan tidak membumi. Ini adalah problem bahasa
perubahan (language of transformation) atau bahasa distribusi konsep atau
gagasan dari model top-down diharapkan juga muncul gerakan bahasa perubahan
dari bottom-up.
Jadi, sampai dimana gerakan pelajar Muhammadiyah?
(beberapa hari lalu saya mencari jawab dengan berfikir ala Rostow dalam system
perkembangan masyarakat ekonomi, aka Chatarjee soal
kebangkitan India melalui tiga momentum utama yaitu keberangkatan (moment of
departure), manufer (the moment of maneuver), dan kedatangan (moment of
arrival), dan berfikir revolusioner ala Moore dan Skocpol dengan penekanan pada
historical continuity. Namun cara
berfikir itu belum banyak membantu kalau kita terus berada terpisah tembok
dengan basis sosial gerakan. Siapa basis sosial gerakan? Apa
prasyarat utama (social requisites) perubahan dalam gerakan? Bagaimana
argumentasi kita kalau untuk mengatakan bahwa gerakan pelajar ini tidak
dikatakan failed movement atau failing movement? Setidaknya kita bisa
memposisikan gerakan pelajar secara jelas sehingga ke tahapan mana kita juga
sudah terfikirkan sehingga aktifisme IPM dalam sejarah bukan semata-mata
melanjutkan masa lalu tanpa kejelasan masa depan, atau hanya sekedar mengisi
ruang hampa dalam sejarah Indonesia tanpa memberikan makna eksistensi dan
konstribusi yang maksimal (instead of minimalized gerakan).
Persoalan militansi, loyalitas, dan semangat juang sering dianggap absurd (tidak mungkin), tidak ada jalan keluar alias deadlock dan justifikasi ini diamini aktifis
sendiri tentu persoalan semakin rumit sebab ada kesalahan berfikir yang tidak
solutif. Paradigma kritis-transformatif, Dilatihkan disetiap
jenjang perkadaeran, tapi bisa dievaluasi seberapa besar teori-teori itu dapat
dipekerjakan secara maksimal. Atau jangan-jangan absurditas itu muncul tepat
sehari setelah pembagian sertifikat TMU? Absurd jika kita berfikir absurd
karena kita secara tidak langsung menempatkan diri sebagai bagian persoalan
dari pada bagian solusi.
Ada beberapa asumsi bahwa dua periode terakhir ini oreientasi gerakan elit
sangat berhaluan radikal dalam hal publikasi media. Image building dalam
berbagai press release memadati berita koran nasional dan lokal. Tentu saja ini banyak sisi positifnya dan sempat
menjadi mimpi periode-peridoe sebelumnya. Jika nekat kita diminta bertanya apa
dampak siginifakan dari gerakan melalui media? Tidak terfikir suara-suara
kritis kembali diwacanakan melalui media sendiri secara massif? Ini adalah
pertanyaan diskusi dan saya hendak mengajak untuk membaca dan mamehami politik
keseharian yang dilakukan pelajar dan orangtua bagaimana mereka mengekpersikan komplain secara natural/alamiah yang sebenarnya jika massif kita kategorikan
sebagai bentuk politik keseharian baik disadari atau tidak. Perilaku
‘menyimpang;, simbolik, private itu akan memberikan dampak besar sebagiamana
perubahan kebijakan pada kasus perkebunan berbasiss kolektifitas di veietnam
pada tahun 1970-an. Bagiamana dengan kebijakan Ujian Nasional, setelah sekian
tahun kita lawan? Adakah tanda-tanda perubahan? Kenapa tidak berubah dan
perubahan apa yang kita kehendaki. Ini juga bisa dibantu dengan analisis
menggunakan game theory entah itu prisoner dilema atau stag hunt.
Di dalam buku Mansur Faqih mengenai bagaimana paradigm kritis
dibanagun dengan bahasa merakyat yang dikejawantahkan dalam bukunya “jalan
lain”. Di situlah sebenarnya inti gerakan kritis transformative
IPM—bentuk-bentuk advokasi social digalakan oleh kelompok intelektual
(terpelajar) menerabas batang ruang ethnic, kelas pekerja, dan profesi. Beliau
sendiri orang yang sangat besar kontribusinya terhdap munculnya gagasan gerakan
kritis transformative yang kemudian ditanfidzkan dari muktamar IRM 2004 di
Lampung. Di sini saya tidak hendak membahas kembali Ansos dan munculnya gerakan
kritis transformative.
Ada dua hal yang saya coba diskusikan untuk memahami gerakan pelajar pasca
reformasi 1998 dimana gerakan pelajar dianggap kehilangan momentum, kebuntuan
akal berfikir, dan lenyapnya common enemy. Mitos baru diciptakan tetapi alat
untuk mengendalikan alias antivirus tidak dikembangkan dengan baik sehingga
jumlah persoalan melebihi kapasitas dan kemampuan control. Dua pendekatan untuk
melihat IPM sebagai gerakan intelektual untuk perubahan setidaknya ada dua teori
yang mencoba menjawab secara singkat yaitu pertama teori gerakan sosial, resources mobilization , game theory, dan politik keseharian.
Pertama, gerakan social bukanlah hal baru bahkan kita sudah mengenal
istilah gerakan sosial baru semenjak beberapa tahun silam 4 periode muktamar lalu. Di mana gerakan ini bercirikan non violence movement. Gerakan social ‘lama’ diikuti dengan
berdarah-darah dala bentuk perubahan sosial atau rebellion dan berbagai bentuk konflik
lainnya baik horizontal, anti colonial, atau rakyat vs. negara. Gerakan social
ini sudah jarang terjadi bisa jadi, tetapi banyak kondisi social politik yang
akan membangkitkan bentuk-bentuk revolusi di zaman baru. Bisa kita tengok apa
yang terjadi akhir-akhir ini di timur tengah (Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dll).
Kedua yaitu mobilisasi
kemampuan (resources mobilization) yaitu bagaimana kemampuan-kemampuan kita
diorgansiasi , dipetakan dan digerakkan untuk mencapai tujuan perubahan yang
kita kehendaki dan juga dikehendaki oleh aliansi kita. Apa yang kita miliki? Massa, teologi, ideology,
loyalitas, dedikasi, dan niat baik yang dapat dimobilisasi. Jika peta kita
sudah buat, formula sudah didesain, prekondisi untuk perubahan sudah diukur
matang-matang maka yang perlu dibangun adalah aliansi, visi bersama dan
bergerak. Ini kemudian yang mengarah kepada model-model gerakan pelajar turun ke jalan. Sebarapa besar kepercayaan kita
kepada gerakan aksi turun ke jalan, aksi teatrikal dan sebagainya? Termasuk konferensi pers yang dimuat di harian nasional?
Ketiga kita bisa menggunakan alat bantu berupa game
teori. Model ini berkembang oleh para pemikir ekonomi barat yang menempatkan
rasionalitas dan tindakan massal sebagai faktor utama. Teori ini dipercaya bahwa semua aktor bertindak rasional dan berorientasi memaksimalkan keuntungan setinggi-tingginya dengan resiko terkecil. Dalam hal
ini kita bisa menganalisis bagaimana negara mempertahankan UN dan IPM
menolaknya. Keuntungan apa yang didapatkan pemerintah dan IPM, apa
masing-masing kerugian apabila dua-duanya bersikukuh bertahan diposisi awal.
Adakah kompromi? Asumsinya IPM dan negara sama-sama berburu keuntungan.
Kalkulasi ini bisa diperdebatkan lantaran basis asumsi yang berbeda. Selain
itu teori ini bukan tidak mempunyai kelemahan. Salah satu kelemahan adalah
bahwa asumsi semua orang/organisasi bertingkah pola atas kendali motif ekonomi. Tetapi kita bisa merubah sedikit motif itu menjadi motif sosial. Tapi benarkan motif ekonomi tidak ada di gerakan anti UN? Bisa jadi barisan elit mendapatkan
keuntungan secara tidak langsung atau langsung. Ini harus berani kita tanyakan
sebab metode berfikir kritis akan juga mengkritisi diri sendiri dan tidak
melulu menjatuhkan pemerintah atau otoritas korup sekalipun. Berfikir kritis,
bisa memakan tuannya sendiri.
Kondisi yang kondusif untuk sebuah gerakan transformatif bisa dibuat skema sebagaimana Lipset merumuskan prasyarat sosial untuk progress demokrasi dalam negara-negara
‘pengimpor’ demokrasi barat. Lalu, persoalan bagaimana sumbangsih model pemetaan
tersebut bisa kita mencoba menggunakan model serupa untuk memilih kemungkinan terjadinya radikalisasi agama di
kalangan pelajar? bagaimana kita bisa memahami hubungan antara militansi dan progresifitas
gerakan? Apa indikator terkait yang paling masuk akal?
Bagaimana ini membantu
kita memberikan penjelasan akan kita diskusikan dan setelah diskusi baru kita
mencoba memformulasikan baru gerakan kita bagaimana kita diharapkan memberikan
konstribusi yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan massa IPM yang setia
dalam perjuangan menegakkan kebebasan dan kesadaran sejati dalam bingkai
‘republik’ Islam Muhammadiyah. Kita harus mengakui, upaya pembuatan patern/formula bukan dimaksudkan untuk memudahkan
persoalan tetapi sebagai alat bantu analisis dan daya baca kita memahami dan meramalkan realitas termasuk keteramplilan membangun
realitas baru (politically and socially constructed).
Tiga Ranah: Official,
Advokasi, dan Politik Keseharian
Secara singkat ketiga ranah ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada dua
ranah menurut Ben Kerkvliet yang membangi politik menjadi dua kubu besar yaitu politik konvensional dan politik sehari-hari.
Politik konvensional dibagi menjadi dua yaitu official dan advokasi. Sedangkan
politik sehari-hari seringkali diabaikan oleh pemerhati gerakan social dan
politik lantaran tidak ada organisasi dan pattern yang tetap. Politik sendiri
mengalami perluasan sebagaimana Laswell who get, what dan how, dan Weber politik sebagai pekerjaan. Politik sendiri sering
dipertontonkan tanpa tujuan dan tanpa kesadaran sistemik. Politik official
sering diaosiaksikan sebagai perilaku negara atau rakyat dalam perubahan posisi di lembaga negara, sementara gerakan politik advokasi digerakkan oleh
NGO dan organisasi berbasis non politik. Termasuk IPM semenjak didiirkan bidang
advokasi atau bahkan sebelumnya, sudah terbiasa menggalang tindakan advokasi sebagai bagian dari kerja sosial dan bersingungan langsung atau tidak dengan politik official.
Ranah gerakan formalistik atau official sering dipraktikkan dengan ciri
birokratis dan struktural seperti halnya Muhammadiyah mengadopsi sistem negara modern eropa dimana negara mempunyai struktur dan fungsi yang
rigid dan paten. Pun, IPM melakukan hal yang sama. Gerakan advokasi dibumikan oleh IPM pasca reformasi 1998 dimana muncul
kesadaran organic bahwa kelompok tertindas (the oppressed) tidak
akan mampu memperjuangkan dirinya tanpa kehadiran pihak ketiga. Pihak ketiga
inilah yang oleh Mansur Fakih disebut sebagai kaum intelektual organic
dimana mereka mempunyai basis keilmuwan dan militansi untuk turun ke ‘jalan’.
Sementara model gerakan yang saya adopsi dari Ben Kerkvliet dalam “everyday
politics” menjadi model “everyday forms of resistance” ala James Scott sedikit
sekali mendapatkan perhatian dalam jagat pergerakan di Indonesia. banyak orang
memusatkan peratian kepada gerakan elite ketimbang massa, atau pucuk pimpinan
ketimbang grassroot. Sebagaimana
kasus gerakan unorganized ala petani di Vietnam dan Filipina mempunyai
kontrisbusi besar terhadap perubahan kebijakan di level nasional mengenai
perkebunan kolektif. Jika kita pakai menganalisis kebijakan UN, kenapa gerakan
advokasi tidak pernah memberikan dampak perubahan kebijakan? Apa persoalan? Di
sini kita diskusikan dan jika ada pengalaman hal ini akan sangat membantu
‘men-diognostik’ masalah.
BAB III
KESIMPULAN
KESIMPULAN
Dari diskusi diatas setidaknya ada beberapa point kesimpulan, yaitu :
1. Konsepsi realitas tidak pernah lepas dari
subyektif-obyektif yang kita miliki. Bagaimana memberdayakan kesasdaran sejati
untuk mengurangi daya rusak kesadaran palsu atau kesadaran sesat (fallacy
consciousness).
2. Ada banyak jalan untuk memahami dan mengukur realitas
dan juga bagaimana melakukan analisa terhadap gerakan sosial terutama gerakan
pelajar. Analisis gerakan sosial dan game theory akan sangat membantu begitu
juga bagaimana kita memahami arena dan bentuk ekspresi massa (ordinary people) dalam kerangka
perlawanan sehari-hari atau yang disebut Ben Kerkvliet ‘everyday politics’.
3. Ada beberapa prakondisi sebagai prasyarat terwujudnya gerakan pelajar
tranformatif dan radikal (berdaya ubah) untuk kehidupan yang lebih membebaskan,
memuliakan manusia.
Diantara prerequisites itu adalah system
masyarakat terbuka, egalitarian, pertembuhan ekonomi, militansi kader dan
anggota, melek buku (literate), demokrasi, bahasa perubahan, kultur, ‘epistemic
community’, legitimasi sosial, partisipasi aktif, dan organisasi yang
fleksibel. Kondisi ini, selain kondusif untuk perubahan, ia juga memungkinkan
menciptakan konsekuensi social dan berdampak secara langsung dan tidak langsung
terhadap elit, kader, simpatisan, dan organisasi itu sendiri.
DAFTAR PUSTAKA
Kuntowijoyo. (2002). Radikalisasi petani : esai-esai sejarah.
Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
http://pelajarberkemajuan.blogspot.com/2013/05/transformasi-gerakan-pelajar.html
http://pelajarberkemajuan.blogspot.com/2013/05/transformasi-gerakan-pelajar.html
Chusnan
Masyitoh, 2009, Tasawuf Muhammadiyah, Jakarta, Kubah Ilmu
Khiruddin
Azaki, 2013, Tanfidz Muktamar 18, Yogyakarta, Gramasurya
Rahmaningtiyas
Eka Danik, Albana Dzar, Suroyo Agus, 2012, Indonesia Maju dan Bermartabat,
Yogyakarta, Grafindo Khazanah Ilmu
Al-hamdi Ridho,
2002, Menjadi Pejuang, Yogyakarta, Bidang PIP PP IPM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar